Investigasi.org (YAKIN) telah mendapatkan semua dokumen Amicus Curiae yang lengkap untuk dua sengketa Pilpres (PHPU) di Mahkamah Konstitusi dan kami mempublikasikannya secara lengkap. Langkah ini diambil agar semua orang dapat...
Read moreJakarta, 9 April 2024 | Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN), sebuah organisasi yang berkomitmen untuk menegakkan hak-hak konstitusional secara umum dan integritas pemilihan dan demokrasi yang kuat, dengan ini...
Read morePada tanggal 3 April 2024, Komisi Informasi Pusat (KIP) mengumumkan putusan dalam tiga sengketa antara Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Putusan tersebut menandai langkah...
Read moreOleh : Dr. KRMT Roy Suryo Salahsatu kata dalam judul diatas (SIKAREP) bukan Typo atau Salah Ketik, karena sebagaimana pernah saya cetuskan sebulan lalu, kata SIKAREP ini merupakan "plesetan" dari...
Read moreJakarta, 19 Maret 2024 - Komisi Informasi Pusat (KIP) menggelar persidangan untuk ketiga kalinya antara Pemohon, Badan Hukum YAKIN (Yayasan Advokasi Hak Konstitusi Indonesia), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik...
Read moreYAYASAN ADVOKASI HAK KONSTITUSIONAL INDONESIA (YAKIN) MEMPROTES KERAHASIAAN INFORMASI TERKAIT EFEKTIVITAS DAN KEAMANAN OBAT DAN VAKSIN DAN MENUNTUT TRANSPARANSI DATA SEDIAAN FARMASI Jakarta, 19 Maret 2024 - Yayasan Advokasi Hak...
Read morePada sidang kedua sengketa informasi Pemilihan Umum di Komisi Informasi (KI) hari ini tanggal 13 Maret 2024, proses persidangan antara Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) dan Komisi Pemilihan Umum...
Read morePada tanggal 5 Maret 2024, sidang pertama sengketa informasi Pemilu antara Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) digelar di Komisi Informasi Pusat (KI), yang dipimpin...
Read moreSengketa informasi Pemilu antara Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memasuki tahap sidang pertama, yang dijadwalkan berlangsung pada hari Selasa, 5 Maret 2024, pukul...
Read moreYayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) mengungkap fakta mengejutkan terkait penolakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memberikan data keamanan terkait vaksin tetes Polio tipe nOPV2. Vaksin ini saat...
Read moreBaru-baru ini, kami berhasil menghentikan sebuah sistem Kemenkes yang absurd dan sangat merugikan, yang membocorkan data pribadi dari semua pengguna. Sebelum menjelaskan detailnya, mari kita tinjau sejarah beberapa kebocoran data...
Read more*Update penting terkait artikel ini (19 Februari 2024 17:00): Berdasarkan investigasi IT forensik tambahan baru oleh tim kami, ada kemungkinan kecil bahwa server KPU sebenarnya TIDAK berada di luar Indonesia....
Read moreYAYASAN ADVOKASI HAK KONSTITUSIONAL INDONESIA (YAKIN) AHU-0003777.AH.01.12.Tahun 2024 Jalan Haji Kamang No.16, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12450 www.yakin.or.id | yakin.resmi@gmail.com | Tel & WhatsApp 085946653633 SIARAN...
Read moreKami telah memulai pengumpulan bukti terkait (dugaan) kecurangan pemilu, dan di sini kami hadirkan beberapa contoh pertama. Kami akan terus menambahkan kasus-kasus dalam artikel ini seiring penemuan kami. Jika Anda...
Read moreDalam sebuah kejutan yang menggemparkan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dituduh memanipulasi ketakutan global dengan menciptakan ancaman yang tidak nyata, yang disebut “Disease X” atau "Penyakit X." Skema ini muncul pada...
Read morePernikahan di Indonesia diatur oleh Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 Ayat (1), yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Hak konstitusional ini,...
Read moreBanyak orang berpikir bahwa virus polio telah punah di sebagian besar dunia, karena Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan benua-benua tertentu bebas dari polio. Jadi ini mungkin menjadi kejutan, tetapi...
Read morePada bulan terakhir, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Indonesia mengumumkan Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio, yang dihubungkan dengan beberapa kasus Polio yang terbukti disebabkan oleh Vaksin Oral Tetes Polio (OPV = Oral...
Read more"UU Kesehatan baru dengan sengaja ditulis sedemikian rupa sehingga memberikan keleluasaan kepada pemerintah untuk mengimplementasikan kediktatoran kesehatan kapan pun tanpa pertanggungjawaban" Kami sebelumnya telah menerbitkan analisis konstitusionalitas Rancangan Undang-undang Kesehatan...
Read morePada tanggal 20 Desember 2004, Majelis Umum PBB menyetujui resolusi yang menyatakan bahwa ada tujuh unsur utama dalam sistem demokrasi: hak asasi manusia, partai dan organisasi politik, supremasi hukum, pemisahan...
Read more
