Hukum

Pada tanggal 13 Juni 2024, Komisi Informasi Pusat menggelar sidang lanjutan yang sangat dinantikan terkait sengketa informasi antara Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) dan...

Undang-Undang (UU) Kesehatan baru (No. 17/2023) mengandung pelanggaran berat terhadap konstitusi dan hak asasi manusia, terutama dalam hal penghilangan informed consent. Informed consent adalah persetujuan...

Jakarta, 20 Mei 2024 – Sidang pertama sengketa keterbukaan informasi publik antara Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia...

Jakarta, 15 Mei 2024 - Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) telah resmi mengajukan dua Sengketa Keterbukaan Informasi Publik (KIP) terhadap Kementerian Kesehatan Republik Indonesia...

Dalam perkembangan hukum terbaru yang mengejutkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menggugat Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Tindakan...

Jakarta, 5 Mei 2024 – Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) secara resmi telah mengajukan surat keberatan administratif kepada Menteri Kesehatan, Bapak Budi Gunadi Sadikin,...

Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) mengumumkan bahwa hari ini, 2 Mei 2024, telah resmi diajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas tiga...

Kepentingan transparansi dan akses terhadap informasi publik dalam proses demokrasi telah menjadi perdebatan panas di Indonesia, terutama setelah serangkaian putusan dari Komisi Informasi Pusat (KIP)...

Mahkamah Konstitusi Menyoroti Banyak Kelemahan Terkait Pemilihan Putusan baru-baru ini oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa Pilpres (PHPU), yang ditetapkan sebagai Putusan 1/PHPU.PRES-XXII/2024, telah mengungkap...

Investigasi.org (YAKIN) telah mendapatkan semua dokumen Amicus Curiae yang lengkap untuk dua sengketa Pilpres (PHPU) di Mahkamah Konstitusi dan kami mempublikasikannya secara lengkap. Langkah ini...

Jakarta, 9 April 2024 | Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN), sebuah organisasi yang berkomitmen untuk menegakkan hak-hak konstitusional secara umum dan integritas pemilihan dan...

Pada tanggal 3 April 2024, Komisi Informasi Pusat (KIP) mengumumkan putusan dalam tiga sengketa antara Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) dan Komisi Pemilihan Umum...

Jakarta, 19 Maret 2024 - Komisi Informasi Pusat (KIP) menggelar persidangan untuk ketiga kalinya antara Pemohon, Badan Hukum YAKIN (Yayasan Advokasi Hak Konstitusi Indonesia), dan...

YAYASAN ADVOKASI HAK KONSTITUSIONAL INDONESIA (YAKIN) MEMPROTES KERAHASIAAN INFORMASI TERKAIT EFEKTIVITAS DAN KEAMANAN OBAT DAN VAKSIN DAN MENUNTUT TRANSPARANSI DATA SEDIAAN FARMASI Jakarta, 19 Maret...

Pada sidang kedua sengketa informasi Pemilihan Umum di Komisi Informasi (KI) hari ini tanggal 13 Maret 2024, proses persidangan antara Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia...

Pada tanggal 5 Maret 2024, sidang pertama sengketa informasi Pemilu antara Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) digelar di Komisi...

Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) mengungkap fakta mengejutkan terkait penolakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memberikan data keamanan terkait vaksin tetes Polio...

Baru-baru ini, kami berhasil menghentikan sebuah sistem Kemenkes yang absurd dan sangat merugikan, yang membocorkan data pribadi dari semua pengguna. Sebelum menjelaskan detailnya, mari kita...

Pernikahan di Indonesia diatur oleh Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 Ayat (1), yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan...

Pada bulan terakhir, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Indonesia mengumumkan Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio, yang dihubungkan dengan beberapa kasus Polio yang terbukti disebabkan oleh Vaksin Oral...