Menkes Budi Sadikin telah menjadi sorotan publik karena posisinya sebagai anggota aktif dewan GAVI, aliansi vaksin internasional yang kontroversial.
GAVI Board Members: Budi Gunadi Sadikin.
Ini merupakan isu besar yang melibatkan konflik kepentingan dan pengaruh asing dan industri farmasi yang tidak semestinya terhadap pemerintah dan kebijakan kesehatan Indonesia.
Konflik Kepentingan dan Pengaruh Tidak Semestinya
Keterlibatan Budi Sadikin dalam GAVI menimbulkan kekhawatiran serius tentang konflik kepentingan. GAVI telah dikenal memiliki hubungan erat dengan Bill & Melinda Gates Foundation, yang merupakan salah satu donor dan pengaruh terbesar GAVI. Pengaruh kuat dari yayasan ini sering kali dikritik sebagai bentuk dominasi kontroversial yang dapat mengarah pada prioritas yang tidak sejalan dengan kepentingan kesehatan rakyat. Donor dan pengaruh kontroversial lainnya adalah Rockefeller Foundation (https://www.gavi.org/investing-gavi/funding/donor-profiles/rockefeller-foundation)
Dari Wikipedia: “GAVI dikritik karena memberikan donor swasta lebih banyak kekuatan unilateral untuk memutuskan tujuan kesehatan global,[7] memprioritaskan vaksin baru yang mahal sambil mengurangi dana dan upaya untuk memperluas cakupan vaksin lama yang murah,[12] merugikan sistem layanan kesehatan lokal,[7] menghabiskan terlalu banyak uang untuk subsidi kepada perusahaan farmasi besar yang menguntungkan[13] tanpa mengurangi harga beberapa vaksin, dan konflik kepentingan dengan menempatkan produsen vaksin di dewan tata kelolanya.” (https://en.wikipedia.org/wiki/GAVI)
Kontroversi Utama di Sekitar GAVI
- Keselamatan dan Efek Samping Vaksin: Banyak kekhawatiran muncul terkait keselamatan dan efek samping vaksin yang didanai atau dipromosikan oleh GAVI. Adverse events following immunization (AEFI – KIPI) sering kali menimbulkan kekhawatiran di kalangan publik.
- Pengaruh Industri Farmasi: GAVI sering dikritik karena terlalu dekat dengan perusahaan farmasi, yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, misalnya Pfizer, GlaxoSmithKline (GSK) dan Merck. Keputusan yang diambil mungkin lebih menguntungkan perusahaan farmasi daripada kepentingan publik.
- Distribusi Dana dan Sumber Daya: Ada kontroversi terkait bagaimana GAVI mendistribusikan dananya, dengan beberapa pihak merasa bahwa alokasi sumber daya tidak merata dan kurang efisien.
Pengaruh Langsung Bill Gates di Indonesia
Isu ini bukan sekadar teori. Kementerian Kesehatan Indonesia telah menandatangani MoU dengan Bill & Melinda Gates Foundation yang memberi mereka pengaruh langsung dalam kebijakan kesehatan Indonesia. Hal ini terlihat jelas dalam kontrak yang terungkap:
Sumber: Kontrak Lengkap Antara Kemenkes dan Bill Gates Terungkap
Contoh lain adalah vaksinasi massal terhadap 16 juta anak dengan vaksin Polio baru dan kontroversial nOPV2 dari Bill Gates. Sebelum vaksin ini digunakan di Indonesia, sudah diketahui bahwa vaksin ini menyebabkan Polio, misalnya 7 anak di Afrika, tetapi fakta ini telah ditutup-tutupi oleh Kemenkes dan semua data tentang vaksin tersebut resmi dinyatakan rahasia oleh BPOM. Hal ini tentu saja merupakan konsekuensi dari GAVI dan Bill Gates yang menggunakan Budi Sadikin sebagai agen di sini untuk menjalankan agenda dan kepentingan mereka.
Sumber: Dokumen Rahasia BPOM Bocor: Vaksin Polio nOPV2 Membahayakan Kesehatan Publik
UU Kesehatan Baru dan Dampaknya
Konsekuensi serius lainnya dari pengaruh ini adalah Undang-Undang Kesehatan baru yang tampaknya lebih mengutamakan kepentingan industri farmasi dibandingkan dengan kesehatan dan hak asasi manusia rakyat Indonesia. UU ini secara langsung memungkinkan kewajiban vaksin yang dibuat oleh para donor dan pengaruh GAVI, artinya tanpa informed consent dan tanpa analisis risiko-manfaat. Ada 28 pasal dalam UU Kesehatan yang sangat bermasalah dan tidak konstitusional.
Kesimpulan
Situasi ini tidak dapat diterima. Menkes Budi Sadikin harus segera dicopot dari jabatannya karena tidak memiliki kompetensi di bidang kesehatan dan lebih berfungsi sebagai agen bagi kepentingan asing dan industri farmasi. Hal ini merupakan risiko besar bagi negara dan rakyat Indonesia. Dukungan untuk kesehatan masyarakat harus bebas dari pengaruh asing dan korporat yang tidak semestinya dan lebih berfokus pada kebutuhan dan hak kesehatan rakyat.
